Lampung – Ketua Kordinator Wilayah (Korwil) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Gusti Yenosa menghadiri Seminar Media Menghadapi Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (8/12/23). Seminar tersebut dihadiri oleh penyelenggara dan pengawasan Pemilu 2024 serta jurnalis televisi.
Sekertaris Dinas Kominfo Provinsi Bandar Lampung Elip Heldan mengatakan, Seminar Media Menghadapi Pemilu 2024 perlu dilaksanakan di setiap daerah, lantaran banyak hoax yang berseliweran di media sosial yang perlu dinetralisir oleh peran pers di tahan air ya g telah menjalani sertifikasi oleh Dewan Pers. “
Kerja sama antara IJTI dengan Pemprov semoga berjalan dengan baik untuk mendukung kesusksesan Pemilu serentak tahun 2024, untuk mengawal pesta demokrasi berjalan lancar dan kondusif. Menjaga netralitas ASN dengan menggandeng jurnalistik yang berkompeten,” katanya.
Komisioner Bidang Humas KPU Lampung Antonius menerangkan, dalam persepektif penyampaian informasi bagi KPU adalah melalui produk jurnalistik dan bukan konten media sosial. “KPU beranggapan penyampaian informasi tahapan Pemilu 2024 melalui kanal informasi KPU dan Media Maenstrem yang diisi oleh Jurnalis profesional melalui kompetensi dan sartifikasi oleh Dewan Pers,” terangnya.
Komisioner Bawaslu Bandar Lampung Ahmad Qohar tujuan seminar ini adalah menanggapi kerawanan konflik Pemilu 2024 di Lampung yang menempati urutan ke 2 tingkat nasional di bawah Maluku Utara. Disamping itu peran media sangat penting untuk mitigasi money politik dan netralitas ASN “Contohnya kami membuat kanal pengaduan dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu 2024 sangat diminati.
Hanya saja, penyampaian informasi dirasa belum sempurna tanpaketerlibatan jurnalis sesungguhnya,” ujarnya. Komisioner KPI Lampung Febryanto Ponahan mengatakan, Jurnalis dalam menghadapi Pemilu 2024 sangat berperan dalam melaksanakan tujuan dan fungsi dasar untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Bersama IJTI tentu KPI mendorong penyebaran informasi dengan tujuan positif dan membentuk opini masyarakat dengan sudut pandang yang layak. “Misalnya konflik yang terjadi di suatu daerah, jurnalis harus bisa memilah informasi yang akurat berbasis fakta dengan opini yang diciptakan oleh kelompok tertentu dengan tujuan untuk membikin suasana yang semakin tidak kondusif.
Ketua Korwil IJTI Sumatera Gusi Yenosa mengatakan menanggapi informasi hoax tentu harus dengan informasi akurat berbasis data dan fakta. Penyampaian informasi harus berimbang dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing. “Seperti contoh, konflik lahan di Pulau Rempang, Galang, Batam yang notabene untuk kemajuan suatu daerah tentu terus disusupi dengan pemberitaan bohong oleh pihak yang tidak bertanggungjawab perlu segera diantisipasi oleh intrumen media yang kredibel dan independen,” (Ajk)
